BIMnews.id | Kota Jantho
Wakil Bupati Aceh Besar Drs H Syukri mengapresiasi pelaksanaan Talk Show Pencegahan Korupsi bagi Pimpinan Daerah yang digelar oleh BPSDM Kemendagri tahun 2026. Untuk itu, diharapkan kegiatan seperti itu dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menjadi pedoman bagi para Pimpinan Daerah guna terbebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Ketika menghadiri Talk Show Pencegahan Korupsi bagi Pimpinan Daerah yang digelar oleh BPSDM Kemendagri tahun 2026 melalui zoom meeting dari Aula Lantai III Kantor Bupati Aceh Besar, Kamis (16/4/2026), Wabup Aceh Besar Drs Syukri turut didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekdakab Aceh Besar Abdullah SSos, para Staf Ahli Bupati dan Kepala OPD jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. “Pemkab Aceh Besar sangat mendukung dan mengapresiasi Talk Show Pencegahan Korupsi bagi Pimpinan Daerah yang digelar oleh BPSDM Kemendagri tahun 2026. Tentu saja, Talk Show ini sangat berguna bagi para Pimpinan Daerah se-Indonesia,” ungkap Syukri.
Dalam kegiatan Talk Show yang digelar oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri tersebut, turut menjadi narasumber Dr Ir Wawan Wardiana MT (Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK), Irjen Pol (Purn) Drs Sang Made Mahendra Jaya MH (Inspektur Jenderal Kemendagri), serta Dr Sugeng Hariyono CACP (Kepala BPSDM Kemendagri). Adapun presenter dalam talk show yang mengusung tema “Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat” itu dipercayakan kepada Nadilla Saleh yang merupakan Presenter TvOne.
Kepala BPSDM Kemendagri Dr Sugeng Hariyono CACP menegaskan, pihaknya berkomitmen mendukung pimpinan daerah anti korupsi melalui peningkatan integritas ASN. Hal ini diwujudkan melalui program PAKU Integritas (Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas) yang berfokus pada pendidikan antikorupsi, pembekalan pimpinan, serta peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih adaptif dan jujur dalam pelayanan publik. “Talk Show Pencegahan Korupsi bagi Pimpinan Daerah ini sangat berguna, sehingga mencegah terjadinya korupsi di kalangan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia,” kata Sugeng.
Kemendagri, jelasnya, juga berkolaborasi dengan KPK untuk memaksimalkan fungsi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), pemantauan Monitoring Center for Prevention (MCP), dan pendidikan anti korupsi.(***)
BIMnews.id – LINA
