BIMnews.id | Banda Aceh
Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KNPRBBK) ke-16 akan segera digelar pada tanggal 30 September sd. 5 Oktober 2024. Acara ini akan dilakukan dengan 2 metode yaitu secara daring dan luring (hybrid) dari Hotel Rumoh PMI Banda Aceh.
Ketua Humas KNPRBBK , Nirwan mengatakan kepada media ini Kegia KNPRBBK Ke. XVI 2024 akan merefleksikan perkembangan pengelolaan pesisir rawan bencana (tsunami, abrasi, dan bencana lainnya) dalam rangka memperingati 20 tahun Tsunami Aceh. Untuk itu tema yang akan diusung pada Konferensi ini adalah “Membangun Ketangguhan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia – Peringatan 20th Tsunami Aceh”.
Konferensi ini menekankan bahwa peta jalan PRBBK 2024-2045 akan menjadi panduan untuk mencapai resiliensi masyarakat terhadap bencana dan krisis iklim di Indonesia. Ungkapnya
Ketua SC KNPRBBK XVI 2024, Petrasa Wacana menuturkan kepada media ini ada 4 sasaran dalam KNPRBBK XVI :
Ada peran komunitas dan organisasi pada gerakan PRBBK, khususnya wilayah pesisir di antara nya
1.Merumuskan kebijakan, strategi, dan mengkoordinasikan PRBBK dalam pencapaian target-target wilayah.
2.Memberikan dukungan teknis dengan entitas PRBBK kedalam pencapaian peta jalan PRBBK 2024 – 2045
3.Mendukung perumusan rekomendasi di level daerah, mengadvokasi program berbasis masyarakat, dan menjadikan komunitas sebagai pemimpin dalam gerakan PRBBK.
4.Membangun ketangguhan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menghadapi ketidakpastian akibat bencana dan dampak perubahan iklim.
Lebih dari 100 lembaga dan 1500 orang yang akan terlibat dan telah menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan KNPRBBK XVI 2024.
Nirwan merincikan Secara garis besar, pelaksanaan KNPRBBK XVI 2024 akan dilaksanakan secara tiga tahap, yaitu Tahap pertama (Pra-Konferensi): Kegiatan dilaksanakan di berbagai wilayah pembangunan Indonesia: Sumatera; Jawa; Bali-NTB; NTT; Kalimantan; Sulawesi; Kepulauan Maluku; dan Papua. Masing-masing wilayah akan melaksanakan kegiatan yang hasilnya akan diparipurnakan dalam acara puncak KNPRBBK XVI di Aceh.tuturnya.
Tahapan ini akan mendokumentasikan praktik ketangguhan masyarakat di daerah pesisir rawan tsunami dan ancaman-ancaman lainnya yang meliputi tiga tema besar PRB, API, dan SDGs. Lalu, tahap kedua (Konferensi): Hasil dari rangkaian kegiatan dari berbagai wilayah akan disintesis menjadi dokumen kerja untuk kemudian dibahas dalam sidang pleno.
Hasil pleno menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan (dalam bentuk Policy Brief) : Strategi Sinergi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Rawan Tsunami Indonesia”. Metode kegiatan ini berupa rapat pleno (termasuk Perumusan Kertas Kebijakan), workshop tematik, pameran (exhibition), dan sesisesi sesuai tema di luar Pleno (side event). Tahap ketiga (Diseminasi): merupakan proses komunikasi dan advokasi hasil KNPRBBK XVI untuk perubahan praktek dan kebijakan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas.pungkasnya. (***)
BIMnews.id – TAZAM
