Home / Daerah

Kamis, 17 Oktober 2024 - 15:52 WIB

PWI Aceh Dan Beberapa Lembaga Lainnya Dukung Penegakan Hukum Kolaboratif Polri Dalam Penanganan TPPM Pengungsi Luar Negeri

BIMnews.id | Banda Aceh

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh dan beberapa lembaga lainnya mendukung komitmen bersama mengenai strategi penegakan hukum kolaboratif Polri dalam penanganan dugaan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) terkait kedatangan pengungsi luar negeri.

 

Komitmen bersama itu ditandatangani masing-masing pimpinan lembaga pada acara Fokus Group Discussion (FGD) yang digelar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh,Kombes Pol Ade Harianto,SH.,MH di Aula Machdum Sakti Mapolda Aceh,Rabu (16/10/2024)

 

Untuk diketahui,Kombes Ade Herianto merupakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat 1 Angkatan LXI Tahun 2024 yang mengimplementasikan proyek perubahan tentang strategi penegakan hukum kolaboratif Polri dalam penanganan dugaan TPPM terkait kedatangan pengungsi luar negeri.

 

Kegiatan itu sendiri dipandu Dekan Fakultas hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr.M.Gaussyah, SH,.MH.

 

Adapun lembaga yang membuat komitmen bersama dan menandatangani komitmen yaitu Bidang Hukum Polda Aceh, Kesbangpol Aceh, Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh, Fakultas Hukum (USK), Majelis Adat Aceh, PWI Aceh, IOM Indonesia dan UNHCR Indonesia.

Baca Juga :  Pangdam IM menghadiri kegiatan Apel Komandan Satuan Terpusat TA 2024

 

Sebelum dilakukan penandatanganan komitmen bersama masing – masing lembaga menyampaikan pendapatnya tentang berbagai isu TPPM di balik kedatangan pengungsi luar negeri ke Aceh,termasuk yang terbesar adalah etnik Rohingya.

 

Mengacu pada berbagai persoalan yang terjadi dilapangan selama ini,semua lembaga mendukung proyek perubahan berbasis kolaboratif lintas lembaga yang digagas oleh Kombes Pol. Ade Harianto.

 

Seperti diungkapkan Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin penanganan pengungsi luar negeri selama ini cenderung berjalan masing-masing oleh pihak terkait.

 

Akibatnya, ketika terjadi persoalan di lapangan, masing-masing lembaga seperti lepas tangan dan masyarakat yang menerima imbas tak tahu harus mengadu kemana.

 

Data yang disampaikan Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, bahwa pengungsi luar negeri yang pertama sekali masuk kesabang pada tahun 2009 dikenal dengan sebutan manusia perahu.

Baca Juga :  Bantuan Kemanusiaan Aceh Besar Tiba di Pelabuhan Kuala Langsa, Diprioritaskan untuk Daerah Terdampak Parah

 

Hingga saat ini jumlah pengungsi dengan berbagai latar belakang status telah mencapai lebih 6.000 orang dengan jumlah 42 gelombang kedatangan.

 

” Kami (wartawan) mencatat banyak sekali persoalan di lapangan terkait penanganan pengungsi luar negeri, termasuk munculnya penolakan besar-besaran oleh masyarakat Aceh, setelah pada awal-awalnya mereka sangat dimuliakan,” kata Nasir Nurdin.

 

Ketua PWI Aceh secara tegas menyatakan sangat mendukung proyek perubahan yang digagas oleh Kombes Pol. Ade Harianto, S. H., M. H.

 

” Selamat untuk Kombes Ade Harianto, semoga pedoman penegakan hukum kolaboratif Polri tentang penanganan dugaan TPPM terkait kedatangan pengungsi luar negeri bisa kita laksanakan bersama-sama bahkan menjadi contoh bagi provinsi lainnya yang juga menghadapi problem serupa,” demikian kata Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin.

(***)

 

BIMnews.id – NAZAR

Share :

Baca Juga

Daerah

PLN Harus Jelaskan secara detil kepada Masyarakat tentang pemadaman Listrik

Daerah

Polisi Tangkap 5 Pelaku Penambangan Ilegal di Nagan Raya

Daerah

Polda Aceh Siap Berkolaborasi dengan BNN untuk Memberantas Narkoba

Daerah

KABID PROPAM POLDA ACEH SAMBANGI LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH

Daerah

PD I KB FKPPI ACEH AKAN LAKSANAKAN MUSCAB X FKPPI KOTA LANGSA DAN ACEH TIMURĀ 

Daerah

Pangdam Iskandar Muda Hadiri Konferensi Pers PON XXI Aceh-Sumut: Tekankan Kolaborasi Pemprov, Polri, dan TNI untuk Kesuksesan PON XXI

Daerah

Pangdam IM Meninjau Pos Komando Taktis Latihan Proglatsiapops Sistem Blok Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 112/DJ Puncak Jaya, Papua di Bener Meriah.

Daerah

Aceh Besar Ajak BI Kembangkan Sektor EkonomiĀ