Home / Pemerintah

Kamis, 6 Maret 2025 - 11:44 WIB

Wakil Bupati Aceh Besar Ikuti Peluncuran Indikator MCP KPK Tahun 2025

BIMnews.id – Kota Jantho 

Wakil Bupati Aceh Besar Drs Syukri A. Jalil didampingi Plt. Sekretaris Daerah Bahrul Jamil S.Sos M.Si, Inspektur Aceh Besar serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah, mengikuti Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2025 secara daring dari Aula Sanusi Wahab, Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Rabu (05/03/2025).

Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention tersebut dilakukan secara simbolis dengan meniup peluit oleh Pimpinan KPK RI, Deputi Bidang Korsup KPK RI, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Inspektur Jenderal Kemendagri.

Pimpinan KPK RI Setyo Budiyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Menurut Budi, pencegahan yang bersifat preventif seringkali dianggap hal yang sepele, oleh karena itu, penindakan merupakan pencegahan yang paling efektif karena bersifat represif.

Baca Juga :  Peringati Tahun Baru Islam 1447 H, Pemkab Aceh Besar Gelar Pawai Ta’aruf

“Pencegahan itu sering dianggap sebagai hal yang sepele karena sifatnya hanya preventif bukan represif, tapi kalau sudah represif itu kesannya sudah gaungnya kemana-mana,” ujar Setyo.

Pimpinan KPK RI juga menjelaskan bahwa Pencegahan korupsi bukan hanya penegakan hukum tapi menjalar kesegala hal dan berhubungan dengan berbagai pihak.

“Saya berharap MCP ini bukan hanya sebagai center dari monitoring dari prevention, tapi kita juga menjadikan MCP sebagai sebuah monitoring (hubungan fisik), controlling (hubungan administrasi), surveilance (hubungan geografis) dan prevention (8 fokus area),” harap Setyo.

Baca Juga :  Kasdam Iskandar Muda Hadiri Road to PON XXI Fun Walk & Fun Bike Bank Aceh dan PB PON XXI di Banda Aceh.

Sementara, Deputi KPK RI Bidang Koordinasi dan Supervisi Didik Agung Widjanarko menyampaikan bahwa capaian MCP Nasional tahun 2024 berada pada angka 76. Dari 8 area intervensi, satu yang paling rendah adalah dari area pengadaan barang dan jasa.

Penyusunan MCP mempertimbangkan masukan-masukan yang berasal dari MCP 2024 yang lalu, dan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait dan akademisi.

“Dari 8 area pencegahan korupsi daerah, dilakukan inventarisasi permasalahan atau kerawanan korupsi pada masing-masing area dengan 16 sasaran, 3 aspek, dan 111 indikator,” tuturnya. (***)

BIMnews.id – LINA 

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Bupati Aceh Besar Pertegas Pelaksanaan Misi Pembangunan Pendidikan

Pemerintah

Bupati Aceh Besar Irup HUT ke-41 Kota Jantho Ke – 41 dan Hardiknas Tahun 2025

Pemerintah

Wakapolda Aceh Tekankan Jajaran untuk Tindak Lanjut Pointer Hasil Rapim

Pemerintah

Wabup Aceh Besar Buka Jambore ke-2 IPeKB Indonesia Se-Aceh di Kota Jantho

Pemerintah

Pemkab Aceh Besar Terima Status WTP ke-13 Kali Berturut-turut

Pemerintah

Jelang Ramadhan, Pelayanan MPP Aceh Besar Capai 1.380 Orang dalam Sepekan

Pemerintah

43 PERUSAHAAN DI ACEH MENDAPAT PENGHARGAAN NIHIL KECELAKAAN KERJA TAHUN 2022

Pemerintah

Bupati Syech Muharram Tegaskan RPJM Sesuai dengan Visi-Misi Aceh Besar