Home / Daerah

Kamis, 5 Desember 2024 - 17:52 WIB

ASPEK Indonesia Provinsi Aceh menginginkan semua kabupaten kota di Aceh terbentuk dewan pengupahan dan Bipartit

BIMnews.id | Banda Aceh

Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Provinsi Aceh mengapresiasi kebijakan Menteri Tenaga Kerja yang mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5% yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024.

 

Inisiatif Menteri Tenaga Kerja tersebut merupakan upaya yang baik dalam proteksi dan perlindungan upah minimum yang sejak beberapa tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

 

Untuk memastikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Aceh tahun 2025, maka Gubernur Aceh melalui Dewan Pengupahan Provinsi Aceh (Kamis 5 Desember 2024) melalui Lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat rekomendasi kenaikan upah minimum, harus mampu mengakomodir aspirasi buruh di Aceh dan juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan inflasi agar penetapan UMP Aceh tahun 2025 minimal naik 6,5% dari UMP tahun berjalan, atau jika dikonversi dengan kenaikan 6,5% maka UMP Aceh tahun 2025 mengalami kenaikan minimal sebesar Rp 225.000 dari UMP tahun 2024.

Baca Juga :  Disdik Aceh Dorong Penguasaan Coding untuk Generasi Muda melalui Pelatihan Coding4Future di SSB Pidie

 

Kemudian selain merekomendasikan kenaikan UMP Aceh tahun 2025, Dewan Pengupahan Aceh juga harus merekomendasikan penetapan upah minimum sektoral Perkebunan (UMSP) yang sebelumnya pernah ada namun tidak pernah ditetapkan oleh Gubernur Aceh sejak beberapa tahun terakhir.

 

Dengan mengingat sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di Aceh dengan jumlah pekerja yang sangat signifikan dan tersebar diberbagai kabupaten / kota di Aceh.

Baca Juga :  Polisi Tingkatkan Pengamanan di Lokasi Opening Ceremony PON

 

Selain penetapan upah minimum provinsi, penting juga bagi pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten / Kota di Aceh untuk mendorong dan memastikan terbentuknya Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Bipartit di Kabupaten/Kota.

 

Karena hingga sampai hari ini masih sangat minim kabupaten / kota di Aceh yang membentuk 2 (dua) lembaga ketenagakerjaan tersebut, meskipun telah diamanahkan oleh ketentuan perundang-undangan dan Qanun Ketenagakerjaan di Aceh.

 

Demikian, Pers Rilis ini yang disampaikan oleh Muhammad Arnif selaku Sekretaris ASPEK Indonesia Provinsi Aceh sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama kawan kawan media. (***)

 

BIMnews.id – MIRZA

Share :

Baca Juga

Daerah

Polri Siap Amankan Welcoming Dinner Delegasi World Water Forum ke-10 di GWK

Daerah

Cairnya Berbagai Tunjangan Guru, IGI Pidie Jaya Ucapkan Terima Kasih ke Pemkab

Daerah

Respon Cepat Pangdam IM Atasi Dampak Bencana Alam di Aceh Utara

Daerah

Pj Bupati Iswanto Kalungkan Medali Cabor Menembak PON XXI

Daerah

Kapolda Aceh Pimpin Korp Raport Kenaikan Pangkat Personel Periode 1 Juli 2023

Daerah

Sekda Aceh Tinjau Gerakan Pangan Murah di Meulaboh, Pastikan Stabilitas Harga Pangan Selama Ramadhan

Daerah

Kapolri-Panglima TNI Patroli Udara Cek Kesiapan Mudik di Pelabuhan Gilimanuk

Daerah

Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P, M.I.P, terpilih sebagai Ketum Pengprov Taekwondo Indonesia Provinsi Aceh.