Home / Daerah

Kamis, 5 Desember 2024 - 17:52 WIB

ASPEK Indonesia Provinsi Aceh menginginkan semua kabupaten kota di Aceh terbentuk dewan pengupahan dan Bipartit

BIMnews.id | Banda Aceh

Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Provinsi Aceh mengapresiasi kebijakan Menteri Tenaga Kerja yang mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5% yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024.

 

Inisiatif Menteri Tenaga Kerja tersebut merupakan upaya yang baik dalam proteksi dan perlindungan upah minimum yang sejak beberapa tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

 

Untuk memastikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Aceh tahun 2025, maka Gubernur Aceh melalui Dewan Pengupahan Provinsi Aceh (Kamis 5 Desember 2024) melalui Lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat rekomendasi kenaikan upah minimum, harus mampu mengakomodir aspirasi buruh di Aceh dan juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan inflasi agar penetapan UMP Aceh tahun 2025 minimal naik 6,5% dari UMP tahun berjalan, atau jika dikonversi dengan kenaikan 6,5% maka UMP Aceh tahun 2025 mengalami kenaikan minimal sebesar Rp 225.000 dari UMP tahun 2024.

Baca Juga :  Pastikan Pelayanan Kesehatan Optimal, Bupati Aceh Besar Tinjau Empat Puskesmas

 

Kemudian selain merekomendasikan kenaikan UMP Aceh tahun 2025, Dewan Pengupahan Aceh juga harus merekomendasikan penetapan upah minimum sektoral Perkebunan (UMSP) yang sebelumnya pernah ada namun tidak pernah ditetapkan oleh Gubernur Aceh sejak beberapa tahun terakhir.

 

Dengan mengingat sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di Aceh dengan jumlah pekerja yang sangat signifikan dan tersebar diberbagai kabupaten / kota di Aceh.

Baca Juga :  Pangdam IM ikuti rangkaian kegiatan Apel Komandan Satuan Terpusat hari ke dua

 

Selain penetapan upah minimum provinsi, penting juga bagi pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten / Kota di Aceh untuk mendorong dan memastikan terbentuknya Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Bipartit di Kabupaten/Kota.

 

Karena hingga sampai hari ini masih sangat minim kabupaten / kota di Aceh yang membentuk 2 (dua) lembaga ketenagakerjaan tersebut, meskipun telah diamanahkan oleh ketentuan perundang-undangan dan Qanun Ketenagakerjaan di Aceh.

 

Demikian, Pers Rilis ini yang disampaikan oleh Muhammad Arnif selaku Sekretaris ASPEK Indonesia Provinsi Aceh sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama kawan kawan media. (***)

 

BIMnews.id – MIRZA

Share :

Baca Juga

Daerah

Rumah Bustami di Lempar Granat oleh Orang Tak di Kenal

Daerah

Koramil 03/Gunung Meriah Pantau Banjir di Desa Cingkam, Sungai Cinendang Meluap, Akses Jalan Terganggu

Daerah

Kadisdik Aceh Motivasi Siswa SMA Negeri 9 Banda Aceh: “Mimpi Bukan Sekadar Angan, Jadikan Rencana dan Wujudkan Jadi Kenyataan

Daerah

KASDIM 0101 / KBA MEMBUKA MUSCAB X PC 0101 KB FKPPI KOTA BANDA ACEH DAN PC 0102 ACEH BESAR 

Daerah

Ini Tips Bagi Pemudik agar Aman dalam Perjalanan

Daerah

Korem 012/TU Rehab dan Bangun Fasilitas Kompleks Makam Pahlawan Nasional Teuku Umar

Daerah

SPN Polda Aceh Kembali Hasilkan 349 Polisi Dari Diktukba Polri Gelombang I T. A. 2022

Daerah

Penyerahan Bantuan Makanan Jadi, Paket Sembako, dan Air Bersih oleh BP Taskin Disambut Hangat Warga Dua Desa di Pidie Jaya