BIMnews.id | Kota Jantho
Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menegaskan pentingnya peran Palang Merah Indonesia (PMI) untuk kembali menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Kerja PMI Provinsi Aceh Tahun 2026 yang berlangsung, di Hotel Hijrah, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin (11/5/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pelaksanaan musyawarah kerja tersebut. Ia menilai PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki sejarah panjang dan peran strategis sejak masa awal kemerdekaan Indonesia.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musyawarah Kerja PMI Aceh Tahun 2026. PMI adalah organisasi yang lahir dari semangat kemanusiaan, hadir membantu korban bencana, pelayanan donor darah, hingga berbagai aksi sosial lainnya,” ujar Muharram Idris.
Ia mengingatkan, PMI pernah menjadi satu-satunya organisasi yang dikenal luas masyarakat dalam urusan kemanusiaan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perannya dinilai mulai meredup seiring hadirnya berbagai lembaga lain.
“Kita berharap PMI kembali berjaya. Di hati masyarakat, PMI punya tempat tersendiri. Dulu, ketika berbicara kemanusiaan, yang terlintas hanya PMI. Sekarang banyak lembaga lain, tapi PMI harus tetap menjadi yang terdepan,” tegasnya.
Bupati juga menyinggung pentingnya penguatan kembali organisasi-organisasi strategis yang saat ini dinilai melemah, agar dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Ketua Bidang Organisasi PMI Aceh, H. Teuku Ibrahim, S.T., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa musyawarah kerja ini merupakan amanah dari Musyawarah Kerja Provinsi (Mukerprov) PMI Aceh yang sebelumnya digelar di Takengon.
Ia turut mengisahkan pengalaman para relawan PMI saat menghadapi bencana banjir di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang penuh keterbatasan, mulai dari terputusnya komunikasi hingga minimnya logistik.
“Dalam kondisi serba terbatas, bahkan tanpa makanan yang cukup, semangat kemanusiaan tetap menjadi kekuatan utama kami. Kami bergerak ke sana kemari mencari bantuan demi masyarakat terdampak,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, musyawarah kerja PMI merupakan forum resmi tahunan yang menjadi wadah evaluasi, koordinasi, sekaligus penyusunan program kerja ke depan agar tetap relevan dengan tantangan kemanusiaan.
“Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta dari seluruh kabupaten/kota, pengurus PMI provinsi, serta unit donor darah, dengan harapan seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian musyawarah hingga tuntas,” harapnya.
Ketua PMI Aceh, Murdani Yusuf, dalam arahannya menegaskan bahwa PMI tetap memiliki peran vital, meskipun kini banyak lembaga lain yang bergerak di bidang kebencanaan. Ia menekankan bahwa PMI memiliki mandat khusus, seperti pelayanan darah serta penanganan korban konflik dan pengungsi.
“PMI harus selalu siap hadir paling cepat saat bencana dan menjadi yang terakhir meninggalkan lokasi. Itu komitmen kita dalam melayani kemanusiaan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa menjadi bagian dari PMI bukan untuk mencari keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah.
“Kalau bergabung di PMI, jangan pernah berharap mencari uang. Niatkan untuk kemanusiaan. Kalau ada rezeki itu bonus, tapi yang utama adalah pengabdian,” katanya.
Selain itu, Murdani menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam hal publikasi kegiatan. Menurutnya, kerja-kerja kemanusiaan PMI perlu disampaikan secara lebih luas agar masyarakat mengetahui kontribusi nyata yang telah dilakukan.
Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat, Sudirman Said, dalam kesempatan tersebut juga berbagi pengalaman emosionalnya saat terjebak bencana di wilayah tengah Aceh. Ia menggambarkan betapa pentingnya kehadiran PMI di tengah situasi krisis, terutama dalam menjaga netralitas dan memberikan bantuan tanpa memandang latar belakang.
“PMI harus tetap menjadi organisasi yang netral dan dipercaya. Dalam situasi konflik sekalipun, masyarakat merasa aman berhubungan dengan PMI,” ujarnya.
Ia turut menekankan pentingnya menjaga netralitas organisasi di tengah dinamika sosial dan politik.
“PMI harus tetap menjadi organisasi yang dipercaya masyarakat. Netralitas adalah kekuatan utama kita dalam menjalankan misi kemanusiaan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan tiga hal penting bagi pengurus PMI, yakni memiliki jiwa sosial, amanah, dan kesiapan meluangkan waktu untuk pengabdian.
Mewakili Gubernur Aceh, Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, SKM, MKes dalam arahannya menegaskan bahwa Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi peran PMI, khususnya dalam pelayanan darah dan respons cepat terhadap bencana.
“PMI merupakan mitra strategis pemerintah di bidang kemanusiaan dan kesehatan. Kami berharap sinergi ini terus diperkuat, terutama dalam menjamin ketersediaan darah dan penanganan kondisi darurat di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan kapasitas relawan serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kemanusiaan ke depan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua PMI Aceh Besar Drs. H. Syukri A. Jalil, Wakil Bupati Aceh Selatan H. Baital Mukadis, S.E., para kepala SKPA, unit donor darah, serta pengurus PMI kabupaten/kota se-Aceh.
Melalui musyawarah kerja ini, PMI Aceh mengusung tema “Menegakkan Solidaritas, Memperkuat Kinerja, Meneguhkan Pengabdian”, yang diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat peran organisasi sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan di Aceh.(***)
BIMnews.id – LINA
