BIMnews.id – Banda Aceh
Adanya sejumlah Peralihan status 68 sekolah menengah kejuruan di Aceh menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) menjadi fondasi penting dalam pengelolaan sekolah kejuruan di Aceh. Karena itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri MM, meminta seluruh kepala SMK melakukan langkah terukur untuk mengembangkan potensi sekolah masing-masing “Kepala sekolah harus cakap dalam mengelola potensi sekolah. Menelurkan inovasi dan terobosan-terobosan yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem BLUD yang sehat dan transparan,” kata Alhudri di Banda Aceh, Selasa (21/3/2023) siang.
Konsep BLUD SMK, lanjut Alhudri, berangkat dari keinginan untuk mempertemukan dan menjodohkan lulusan SMK dengan dunia kerja dan dunia usaha lewat pendidikan vokasi. “Hal ini tidak boleh dimaknai hanya sebatas urusan ‘menjual dan membeli’ saja,” Alhudri mengingatkan. Kepala sekolah, lanjut Alhudri, harus cakap mengombinasikan produk yang bakal diproduksi di SMK. “Di sisi lain, mereka harus pula mampu bekerja sama dengan BLUD SMK lain untuk saling mendukung pengembangan masing-masing SMK,” ujarnya.
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Aceh, Dr Asbaruddin MSc menambahkan bahwa peralihan status ini memang tidak mudah. Dengan Demikian, Dinas Pendidikan Aceh bakal membantu seluruh kepala SMK untuk memudahkan proses adaptasi sehingga BLUD di SMK diharapkan berjalan secara optimal. Asbaruddin menambahkan, lewat status BLUD ini, impelementasi teaching factory (TeFa) dan project basic learning di SMK dapat mengasah kemampuan peserta didik untuk melahirkan produk berkualitas yang dibutuhkan masyarakat dengan harga kompetitif.
Keterbatasan industri besar di Aceh, kata Asbaruddin, adalah kelemahan yang dapat diubah menjadi kekuatan untuk membangkitkan ekonomi lewat produk-produk yang dihasilkan oleh seluruh SMK yang ada di Aceh, termasuk sekolah yang berstatus swasta. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, kata Asbaruddin, dapat dilibatkan untuk memberikan bantuan permesinan yang dibutuhkan oleh BLUD SMK. Asbaruddin sangat yakin produk yang dihasilkan SMK dapat menekan inflasi daerah dan menggerakkan roda perekonomian.
Saat ini, kata Asbaruddin, aturan tentang remunerasi sedang digodok. Sehingga, para pelajar tidak sekadar mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja. Mereka juga berpeluang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka lakukan selama menjalani pendidikan. “Saat ini bola berada di kaki para kepala SMK. Mereka dituntut untuk mengasah kemampuan kewirausahaan dan menularkan jiwa usahawan itu kepada para guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Gol saat ini ditentukan oleh seberapa besar hasrat sekolah untuk maju dan mengembangkan potensi mereka,” kata Asbaruddin. Putra Aceh Singkil ini mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 22 SMK di Aceh – sekolah berlabel SMK Pusat Keunggulan – yang siap tancap gas menjalankan fungsi BLUD. Seiring dengan itu, Asbaruddin berharap SMK lain dapat segera melakukan hal yang sama. Sekali lagi, kata Asbaruddin, tantangan terbesar dari status BLUD ini adalah kecakapan kepala sekolah untuk menularkan semangat kewirausahaan kepada para guru yang bakal menularkan hal yang sama kepada para murid.
Asbaruddin menyadari bahwa mengubah pola pikir dan sikap kepala sekolah dan guru, untuk disesuaikan dengan kebutuhan kewirausahaan di SMK, tidaklah mudah. Namun, Asbaruddin mengingatkan, kewirausahaan adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, sesuai dengan aturan perundang-undangan. “Tapi saya yakin dunia pendidikan kita akan beradaptasi dan merespons status BLUD ini dengan baik dan cepat untuk menciptakan ekosistem UMKM yang sehat dan berdaya saing. Dinas Pendidikan Aceh akan terus memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi SMK untuk mengeluarkan potensi terbaik dan bersaing secara global,” demikian Asbaruddin. (***)
BIMNEWS.ID – CHANDRA
