BIMnews.id | Banda Aceh
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menandai keberhasilan Aceh Besar meraih opini WTP selama 14 kali berturut-turut, sebuah prestasi yang mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Kamis (4/6/2026). Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, menerima langsung hasil pemeriksaan tersebut didampingi Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti.
Bupati yang akrab disapa Syech Muharram itu menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari kerja keras seluruh perangkat daerah, dukungan DPRK, serta pengawasan berbagai pihak yang terus mengawal pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRK, serta pengawasan dari berbagai pihak. Kami akan terus berupaya menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Aceh Besar,” ujarnya usai acara.
Syech Muharram menegaskan, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan menjadi indikator penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang akuntabel harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan, memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang menunjukkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Meski demikian, BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti guna memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab.
Capaian tersebut juga menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan raihan WTP ke-14 secara beruntun ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah sebagai instrumen pembangunan demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Aceh Besar.(***)
BIMnews.id – LINA
