Home / News

Rabu, 10 Mei 2023 - 16:42 WIB

TIM PENYIDIK KEJAKSAAN NEGER ACEH JAYA MENETAPKAN TERSANGKA MAFIA TANAH MANTAN KEPALA BPN ACEH JAYA PERIODE TAHUN 2008-2017

BIMnews.id || Calang

Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya telah melakukan penetapan seorang tersangka berinisial ‘TJ’ sesuai Surat Penetapan Tersangka nomor : R-35/ L. 1.24/ Fd. 1/ 05/ 2023 tanggal 10 Mei 2023 dan Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT-01/L.1.24/Fd. 1/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 dalam Tindak Pidana Korupsi pada Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Ace Jaya Tahun 2016 dengan total Luas Tanah sebesar 506,998 Ha (Lima ratus enam koma Semblan ratus Sembilan puluh delapan hektar) dengan total 260 (dua ratus enam puluh) sertifikat.

Juga telah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dari tim Inspektorat
Kabupaten Ace Jaya dengan surat No : 700/01/LHA-PKKN/2023 tertanggal 31 Januari 2023, yang didasarkan dokumen-dokumen yang penyidik dapatkan, pemeriksaan kelapangan, serta keterangan-keterangan para saksi selama proses penyidikan, atas audit tersebut telah diduga melakukan penyimpangan dalam Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Ace Jaya Tahun 2016 dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar R. 12.607.479.500,00- (Dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Baca Juga :  Kapolri: Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Tersangka kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Teuku Umar Calang dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan setelahnya dan dilakukan penahanan. Terhadap tersangka ‘TJ’ akan dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari kedepan di Rutan Kelas III Calang, Kab. Aceh Jaya.

Baca Juga :  RAPAT KERJA DAERAH DIGELAR KEJATI ACEH TAHUN 2023

Tersangka ‘TJ’ merupakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Aceh Jaya pada tahun 2008-2017.

Tersangka ‘TJ’ dikenakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

BIMnews.id – NZA

Share :

Baca Juga

News

PJ Wali Kota Banda Aceh menyerahkan Bantuan Kursi Roda

News

Koordinasi Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

News

Taruna Akpol Polri Raih Juara dalam Kompetisi Esai Internasional

Ekonomi

SERIKAT PEKERJA ACEH (SPA) BERBAGI DENGAN ANAK YATIM DAN TUKANG BECAK

News

Kadisdik Aceh Tekankan Semangat Transformasi, Disiplin, dan Kolaborasi ASN Menuju Pendidikan Berkualitas

News

Pangdam IM secara resmi menutup kegiatan TMMD Ke-118 TA 2023

News

Dukung Swasembada Pangan, Aceh Besar Siap Tingkatkan LTT dan Oplah

News

Pemprov Aceh Wajibkan Pelaporan Terpusat untuk Atur Distribusi Bantuan Bencana