Home / Daerah

Senin, 8 Desember 2025 - 13:52 WIB

Kompensasi terhadap Aceh yang terkena bencana perlu dilakukan oleh Pemerintah.

BIMNews.id | Banda Aceh 

Bencana besar yang melanda hampir seluruh Kabupaten/Kota di Aceh dari tanggal 26 November sd 6 Desember 2025,

Bencana yang disebabkan oleh Hujan deras yang terus menerus dibebagai daerah di Aceh menyebabkan banjir besar yang menghantam pemukiman Penduduk dan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, Perkantoran pemerintah sehingga menyebabkan terputusnya hubungan antar kabupaten ke kabupaten lainnya dan menyebabkan ada beberapa Kabupaten/Kota yang menjadi daerah terisolir (Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Kota Langsa, Aceh timur dan Aceh Tamiang).

 

Prof.Adjunc.Dr.Marniati,SE.MKes. Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Buruh dan Tenaga Kerja Putut Rananggono menyampaikan rasa prihatin terhadap bencana yang terjadi dinegeri Syariah kita ini, kita mengharapkan kerja keras kita bersama untuk membantu saudara kita yang sampai saat ini masih belum mendapatkan pertolongan dan perhatian secara maksimal dalam musibah ini.

 

Kita saat ini juga sudah membentuk TIM SATGAS PPA dan telah kami laporkan keberadaan Tim Satgas PPA ke kantor Gubernur Aceh melalui Komando Posko Gabungan Bencana Aceh. Pada hari Rabu 03/12/2025 yang lalu.

Baca Juga :  Bupati Aceh Besar Tinjau Persiapan Beuradeun Jelang Lomba Gampong Tingkat Provinsi Aceh

 

Dalam situasi saat ini, kami dari Partai Perjuangan Aceh , mengharapkan Agar pemerintah baik pemerintah pusat maupun Daerah juga memikirkan dampak dari bencana yang terjadi di Aceh serta pemerintah dapat mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat membantu masyarakat Aceh secara keseluruhan, kata Putut mewakili Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh, dikantor PPA Senen,08/12/2025.

 

Kebijakan yang dimaksud disini adalah , selain pemerintah sedang berusaha memperbaiki semua kerusakan Infrastruktur dan jalur komunikasi serta listrik secara maksimal, tetapi pemerintah juga harus bisa mengambil kebijakan lain , seperti ;

 

1. Untuk Listrik (PLN), pemerintah dapat mengratiskan tagihan untuk beberapa bulan kedepan atau potongan tagihan atau potongan pembelian token sampai 50 %.

2. Untuk perbankan, dapat menunda pembayaran cicilan kredit bagi masyarakat Aceh beberapa bulan kedepan , atau menghapuskan bunga kredit yang dipinjam oleh masyarakat Aceh , seperti yang terjadi penghapusan bunga kredit kepada nasabah yang mempunyai pinjaman pada waktu peristiwa bencana Tsunami tahun 2004.

Baca Juga :  Kasdam IM Terima Audiensi Kabid Promosi dan Pemasaran PB PON XXI beserta Tim

3. Bisa menunda pembayaran uang kuliah atau mengratiskan uang semester ini , hal ini harus dilakukan karena kondisi masyarakat Aceh memang perlu dibantu saat ini, baik masyarakat yang langsung terkena bencana maupun masyarakat yang terdampak akibat bencana ini.

 

Selanjutnya Putut Rananggono selain Waketum pada Partai Perjuangan Aceh juga sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Pengawas (DP2OW) RAPI Kota Banda Aceh dan sekaligus sebagai Ketua Dewan Penasehat pada Serikat Pekerja Aceh (SPA), mengatakan “kita semua perlu bekerjasama saling bahu membahu dalam penanganan bencana ini , jangan kita saling menyalahi satu sama lain, kita ini satu yaitu Rakyat Aceh, mari bersama mengatasi semua kesulitan yang ada dengan rasa kita bersaudara dan dengan hati ikhlas”. Kata Putut mengakhiri komentar nya . (***)

 

BIMnews.id – TAZAM

Share :

Baca Juga

Daerah

Pemkab Aceh Besar Serahkan Bantuan Masa Panik Korban Kebakaran Gampong Rabo Pulo Aceh

Daerah

60 KANTONG AKSI DONOR DARAH ASN DISNAKERMOBDUK ACEH

Daerah

PERSONEL POLRES BIREUN PASANG SPANDUK LARANGAN BALAP LIAR DAN BAKAR PETASAN

Daerah

Jalin Sinergitas, RAPI Jaya Baru Gelar Jumpa Mitra dan Silaturahmi Bersama Camat Jaya Baru

Daerah

Babinsa Kodam Iskandar Muda dampingi pelaksanaan program MBG di Aceh.

Daerah

Pasca Banjir Bandang, Personel Kodim 0117/Aceh Taming Bersihkan Fasum bersama warga”

Daerah

Mengenal TAA, Metode Canggih untuk Menganalisa Penyebab Laka Lantas

Daerah

ASSPIRA (Aspirasi Peduli Rakyat Aceh) melakukan Konsolidasi dan menyerahkan SK kepengurusan