BIMnews.id | Banda Aceh
Komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel kembali ditegaskan Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris melalui kehadirannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berlangsung di Aula Inspektorat Aceh, Selasa (19/5/2026).
Kehadiran Bupati Aceh Besar dalam forum strategis tersebut menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan sistem pencegahan korupsi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.
Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah SE, turut dihadiri Kasatgas KPK Wilayah I Harun Hidayat, para bupati dan wali kota se-Aceh, kepala inspektorat kabupaten/kota, kepala SKPA, serta para sekretaris daerah.
Kegiatan yang difasilitasi KPK itu menjadi forum penting dalam memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, mengevaluasi sistem tata kelola anggaran, serta membangun langkah-langkah antisipatif terhadap potensi penyimpangan di berbagai sektor pelayanan publik.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah fokus utama pencegahan korupsi menjadi pembahasan, di antaranya evaluasi tata kelola pemerintahan melalui instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), yang merupakan pengembangan dari Monitoring Center for Prevention (MCP).
Instrumen tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi dan tingkat kepatuhan pemerintah daerah.
Selain itu, perhatian juga difokuskan pada sejumlah sektor strategis yang dinilai memiliki potensi kerawanan, seperti pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, pengelolaan dana hibah, dan berbagai pengelolaan anggaran pemerintah lainnya.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan pengawasan yang baik, tetapi juga integritas, komitmen moral, dan kesadaran kolektif.
“Pemberantasan korupsi juga membutuhkan integritas, komitmen moral, dan kesadaran kolektif. Seluruh pemangku kepentingan harus berjalan seiring untuk pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa capaian monitoring pencegahan korupsi di Aceh perlu ditingkatkan. Karena itu, seluruh pemerintah daerah didorong untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi secara lebih serius dan terukur.
Usai mengikuti rakor, Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menegaskan dukungan penuh terhadap berbagai upaya pencegahan korupsi yang dijalankan pemerintah bersama KPK.
“Kami mendukung penuh upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah dan KPK. Rakor ini penting untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi sehingga daerah bersih dari korupsi,” ujar Bupati Muharram Idris.
Bupati yang akrab disapa Syech Muharram itu menegaskan bahwa sejak awal memimpin Aceh Besar, komitmen membangun birokrasi yang bersih dan profesional telah menjadi perhatian utama, termasuk mencegah praktik-praktik yang dapat merusak sistem pemerintahan.(***)
BIMnews.id – LINA
