Home / Hukrim / News

Jumat, 8 Maret 2024 - 20:16 WIB

Kajari Banda Aceh Kecewa Peralihan Status Tahanan Terdakwa Korupsi di MAA

Kajari Banda Aceh Irwansyah, SH
Kajari Banda Aceh Irwansyah, SH

BIMnews.id | Banda Aceh
Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh mengabulkan permohonan peralihan status tahanan yang diajukan pengacara 3 (tiga) orang terdakwa kasus dugaan korupsi Majelis Adat Aceh, sebelumnya tahanan badan di Rumah Tahanan Kajhu menjadi penahanan kota.Putusan peralihan status tahanan itu disampaikan majelis hakim Teuku Syarafi SH MH sebagai Hakim Ketua dan H Harmi Jaya SH serta Heri Alfian SH MH sebagai hakim anggota, dalam persidangan yang digelar di PN Tipikor Banda Aceh, Kamis, 7 Maret 2024.

Ketiga orang terdakwa korupsi itu masing-masing atas nama Sadaruddin, Muhammad Zaini dan Emi Sukma yang ditahan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, menjadi tahanan kota sejak 7 Maret 2024 hingga 14 Mei 2024.

Baca Juga :  Akademisi ini Ungkap Keteladan Profetik Irjen Pol Prof Dr Dedi Prasetyo

Menanggapi peralihan status tahanan yang disetujui majelis hakim terhadap ketiga terdakwa korupsi, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Irwansyah SH.MH didampingi Kasi Intel Kejari Banda Aceh Muharizal mengaku keberatan atas peralihan status tahanan bagi ketiga orang terdakwa itu.Hanya saja, sebut Kajari Banda Aceh, Irwansyah, pihaknya menghargai pertimbangan majelis hakim sehingga putusan yang dikeluarkan majelis hakim PN Tipikor Banda Aceh dengan mengabulkan permohonan peralihan status tahanan yang diajukan ketiga orng terdakwa lewat pengacaranya.

“Jadi, seharusnya pengadilan berempati dengan aparat penegak hukum yang bekerja keras mengungkap perkara ini untuk layak dibawa ke pengadilan. Alasan yang diajukan ketiga orang terdakwa untuk peralihan status penahanannya juga terkesan mengada-ada,” tegas Kajari Banda Aceh, Irwansyah.

Baca Juga :  Buya Yahya Beri Tausiah Di Dayah Darul ‘Ulum Banda Aceh

Kejari Banda Aceh melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan buku dan mobiler Majelis Adat Aceh Tahun 2022-2023, semula penyelidikan, per 12 September 2023 lalu ditingkatkan menjadi penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: Prin-1692/L.1.10/Fd.1/09/2023 tanggal 12 September 2023.

Perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan buku tersebut, telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.651.761.745 (dua milyar enam ratus lima satu juta tujuh ratus enam luluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Sebagaimana laporan perhitungan keruvian keungan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh. (***)

BIMnews.id – SULE

Share :

Baca Juga

News

Gubernur Aceh Buka Acara Penguatan Pokja Bunda PAUD se-Aceh, Tekankan Sinergi dan Layanan PAUD Berkualitas

Daerah

GAMPONG MIBO LAKSANAKAN GOTONG ROYONG

News

Pemko Banda Aceh Libatkan Kejari dalam Penyelesaian Tunggakan Pajak dan Retribusi

News

Ketua DWP Aceh Salurkan Bantuan Pemulihan Pascabanjir di Aceh Tamiang  

News

Promosi Situs Judi Online di Medsos, Selebgram Asal Aceh Diringkus Polisi

News

Mahasiswa PPG USK Selenggarakan Workshop Pengembangan Skill Public Speaking Di TPA Raudhatul Qur’an

News

Kapolda Aceh Cek Kesiapan Armada Mudik Lebaran

News

Wakapolda Aceh Terima Hasil Penelitian Puslitbang Polri