Home / Daerah

Senin, 12 Agustus 2024 - 14:49 WIB

Dinas Pendidikan Aceh Sempurnakan Rencana Bisnis Anggaran BLUD SMK

BIMnews.id – BANDA ACEH – UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (PTKK) Aceh menggelar bimbingan teknis untuk penyempurnaan tarif sebagai dasar dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pendapatan dan Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan baru dalam menjalankan BLUD.

 

Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Asbaruddin, mengatakan salah satu upaya untuk itu adalah menghasilkan produk teaching factory (TEFA). Ini adalah salah satu komponen penting dari pendekatan pembelajaran di SMK. Teaching factory merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran teori dengan praktik industri, dan siswa di SMK biasanya terlibat dalam proses produksi produk atau jasa yang nyata.

 

“Apalagi SMK tersebut masuk ke BLUD,” kata Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan itu saat membuka bimbingan teknis, di Banda Aceh, Rabu, 11 Oktober 2023.

 

Asbaruddin mengatakan butuh keseriusan dalam menjalankan BLUD. Dan proses itu harus sejalan antara jurusan dan produksi yang dihasilkan. Pendekatan pembelajaran yang dirancang harus memberikan pengalaman belajar nyata kepada siswa di sekolah. Pengalaman ini hanya didapat dengan mengintegrasikan pembelajaran teori dan praktik industri.

Baca Juga :  Pj Bupati Aceh Besar Hadiri Opening Ceremony Bhayangkara Fest 2024

 

Asbaruddin mengatakan proses pembelajaran teaching factory harus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan program itu tetap relevan dan efektif. Dan yang tidak kalah penting, kata Asbaruddin, pembelajaran ini harus dapat memastikan produk yang dihasilkan masing-masing sekolah memiliki pangsa pasar.

 

Asbaruddin juga menyarankan agar seluruh BLUD melakukan penelitian pasar dan mengidentifikasi produk atau jasa di wilayah dan komunitas masing-masing. Dia juga meminta sekolah berstatus BLUD bekerja sama dalam urusan sumber daya dan akses pasar sehingga mendukung pengembangan produk yang dihasilan oleh SMK.

 

Kepala UPTD PTKK Dinas Pendidikan Aceh, Azizah, selaku ketua panitia kegiatan, menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar untuk memberikan panduan kepada seluruh SMK dalam menyempurnakan lampiran draft pergub tarif yg kemudian ditetapkan dengan pergub tarif dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran, terutama untuk SMK yang berstatus BLUD.

Baca Juga :  Bupati Aceh Besar Audiensi dengan Menteri Sosial RI Gus Ipul

 

“Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dan transparansi dalam pengelolaan dana BLUD di satuan pendidikan kejuruan,” kata Azizah.

 

Ia juga berharap kegiatan ini dapat membantu memastikan bahwa regulasi dasar dalam menyiapkan penganggaran, pelaksanaan serta laporan dan evaluasi pendapatan dan pengeluaran setiap BLUD SMK dapat berjalan sesuai ketentuan,

 

Azizah juga berharap otonomi khusus yg disematkan bagi SMK bestatus BLUD bisa mengembangkan dirinya dengan memberdayakan semua unsur yang ada. Berbagai peluang sekitar agar produksi barang dan jasa dapat menghasilkan pendapatan dan bisa membantu kekurangan biaya bagi SMK itu sendiri yg selama ini belum tercukupi dengan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

 

“BLUD bukan segalanya bagi SMK. Tetapi dengan BLUD, SMK bisa melakukan segalanya,” ujar Azizah. Kegiatan ini diikuti seluruh perwakilan SMK Aceh yang terverifikasi dan sudah ditetapkan status BLUD. Acara ini digelar dua hari, 11-12 Oktober 2023, di Aula Dinas Pendidikan Aceh. (***)

 

BIMnews.id – Tazam

Share :

Baca Juga

Daerah

BERKOLABORASI DALAM POSKO NATARU 2024-2025 ITU INDAH DAN BERMAKNA 

Daerah

Staf Kejati Aceh Miliki Prestasi di Bidang Musik Kancah Dunia

Daerah

Pangdam IM Berikan Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.

Daerah

Pangdam Iskandar Muda Laksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Simeulue

Daerah

Operasi Ketupat Seulawah 2024 Berhasil Turunkan Angka Kecelakaan

Daerah

Satu Oknum Karyawan BSI Ditahan Penyidik, Mengaku Alihkan Deposito Nasabah hingga Rp700 Juta

Daerah

HUT Bhayangkara, Ketua Komisi III DPR RI Harap Polri Jadi Pelindung dan Pengayom yang Adil

Daerah

PWI Aceh Dan Beberapa Lembaga Lainnya Dukung Penegakan Hukum Kolaboratif Polri Dalam Penanganan TPPM Pengungsi Luar Negeri