BIMnews.id | Kota Jantho
Bupati Aceh Besar Syech Muharram Idris yang diwakili Asisten II Sekdakab H.M Ali S.Sos M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual dengan Kemendagri RI di Aula Sanusi Wahab, Kantor Bupati Aceh Besar di Kota Jantho, Senin (14/04/2025).
Turut mendampingi Asisten II, yaitu unsur Forkopimda Aceh Besar, para kepala Organisasi Perangkat Daerah serta anggota TPID Kabupaten Aceh Besar. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi minggu kedua bulan April 2025, dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir dan diikuti oleh seluruh kepala daerah diseluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.
Dalam paparannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa inflasi nasional masih dipicu oleh kenaikan harga beberapa komuditi bahan pokok, sehingga ia mendorong Kepala Daerah untuk menggalakkan program penanaman cabai rawit secara massal.
“Untuk menjaga inflasi daerah yang masih dipicu oleh kenaikan beberapa bahan pokok seperti seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.Maka kami mengharapkan agar para Kepala daerah supaya dapat menggalakkan program penanaman cabai rawit secara massal,” harapnya.
Pemkab Aceh Besar berkomitmen untuk terus menjaga inflasi daerah sesuai dengan harapan pemerintah pusat, khususnya pasca lebaran Idul Fitri tahun 2025. Upaya pengendalian inflasi yang terus dilakukan Pemkab Aceh Besar menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap daya beli masyarakat dan ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
“Menyikapi harapan Sekjend Mendagri tersebut, Pemkab Aceh Besar akan mendukung terhadap program nasional, seperti penanaman cabai rawit, sebagai langkah strategis dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan di tengah dinamika harga,” ujar Asisten II M. Ali.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Aceh Besar juga siap bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk tetap optimis dapat terus bergerak maju dalam mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Tentu dalam pelaksanaan teknis harapan pemerintah pusat, kita akan melakukan rapat yang lebih fokus dan terarah dengan OPD terkait, karena masing-masing ada porsinya tersendiri dalam pelaksanaan eksekusi program, misalnya dalam hal ini lebih kepada tupoksinya Dinas Pertanian,” pungkasnya. (***)
BIMnews.id – LINA
