BIMnews.id | Kota Jantho
Bupati Aceh Besar H Muharram Idris menegaskan bahwa lembaga- lembaga khusus yang ada di Aceh harus mampu tampil lebih aktif serta menunjukkan kinerja yang nyata di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pemaparan perjanjian kinerja serta penandatanganan Pakta Integritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin (16/3/2026).
Menurutnya keberadaan lembaga khusus tersebut merupakan kekhususan Aceh yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat semakin menonjolkan peran dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah serta penguatan nilai-nilai syariat dan adat di Kabupaten Aceh Besar.
“Lembaga ini merupakan lembaga khusus yang hanya ada di Aceh. Karena itu saya berharap ke depan dapat lebih tampil dan menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat,” ujar Muharram Idris.
Ia juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga khusus seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Baitul Mal Aceh, MAA, MPD serta Wilayatul Hisbah (WH) sangat penting dalam memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati berharap lembaga-lembaga tersebut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu hadir secara nyata dalam menjawab berbagai persoalan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Besar.
Dengan keberadaan lembaga khusus yang didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Muharram Idris optimistis peran lembaga tersebut dapat semakin kuat dan memberi dampak positif bagi kemajuan daerah.
“Keberadaan lembaga ini harus menjadi kekuatan bagi Aceh Besar, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.(***)
BIMnews.id – LINA
