BIMnews.id | Jakarta
Kehadiran Sekolah Rakyat di Aceh Besar, nantinya akan menjadi modal dalam dunia pendidikan di Aceh Besar, guna meninggkat Sumber Daya Manusia (SDM) dari kalangan keluarga kurang mampu. Hal itu disampaikan Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau Syech Muharram, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Sekolah Rakyat yang berlangsung di Orchardz Hotel Industri Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurut Syech Muharram, kehadirannya pada rapat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut, membahas tentang perencanaan Sekolah Rakyat di daerah.
“Kehadiran kami dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia pada rapat yang diselenggarakan oleh Direktur Jendral Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri hari ini membahas tentang perencanaan, menyelaraskan dan memastikan kelancaran program Sekolah Rakyat. Bagi saya kegiatan ini sangat penting, karena dalam rapat ini kita lebih memahami dan mengerti tentang tujuan dan strategu dakam sistem
pelaksanaan pendidikan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin,” sebutnya.
Ia juga menyampaikan kehadiran Sekolah Rakyat, khususnya di kabupaten Aceh Besar nantinya dapat memberi kesempatan yang luas bagi warga miskin di Aceh Besar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bebas dari semua biaya”, tambah Syech Muharram.
Sementara Direktur SUPD III Dirjen. Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. TB. Chaerul Dwi Sapta, SH, MAP dalam sambutannya berharap kepada para bupati dan walikota untuk dapat membantu dan mensukseskan program nasional ini di daerah masing-masing.
“Dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat ada beberapa tahapan kegiatan yang dilaksanakan, antara lain meliputi penyediaan dan verifikasi data calon siswa dari keluarga miskin, perencanaan teknis pembangunan, pemenuhan kebutuhan guru, pengelolaan sekolah, dan sinergi antar lembaga pemerintah. Rapat ini penting untuk memastikan program tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua kita untuk terlibat membantu dan munyukseskan program Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” paparnya.
Sedangkan, Jodi Frency Analis Kebijakan Ahli Madya Subdit Sosial dan Budaya Dit. SUPD Dirjen. Bina Bangda dalam laporannya menyampaikan adapun tujuan dan agenda rapat yang dilaksanakan ini adalah
menyelaraskan program.
“Rapat ini menjadi forum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyepakati langkah-langkah pelaksanaan program agar berjalan serentak dan efektif” tuturnya.
“Dalam pelaksanaan program ini pihak BPS dalam program ini bertugas memverifikasi data calon siswa untuk memastikan mereka berasal dari keluarga miskin sesuai kriteria program perencanaan teknis, yaitu pembahasan mencakup teknis operasional, model pengelolaan, serta penentuan lokasi strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Termasuk pemenuhan SDM oleh Kementerian PANRB, BKN, dan Kemendikdasmen mengawal pemenuhan kebutuhan guru. Kementerian lain mendukung aspek pendidikan karakter dan keagamaan. Sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan lokasi,” pungkasnya.(***)
BIMnews.id – LINA
