BIMnews.id | Banda Aceh
Pemerintah Aceh meminta seluruh bantuan bagi korban banjir dan longsor dilaporkan secara terpusat ke Posko Tanggap Darurat yang berlokasi di Kantor Gubernur Aceh. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi bantuan lebih merata dan mencegah penumpukan di satu titik.
Juru Bicara Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, yang juga Plt. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, menyampaikan bahwa pelaporan dilakukan semata-mata untuk pendataan, bukan untuk menambah proses birokrasi.
“Cukup dilaporkan saja bantuan yang dibawa, termasuk jika ada tenaga medis atau relawan. Kami menemukan ada wilayah yang bantuannya menumpuk, sementara wilayah lain belum terjangkau,” ujarnya dalam konferensi pers di Media Center, Kamis (4/12/2025).
Menurut Murthalamuddin, melalui sistem pelaporan, posko dapat mengarahkan bantuan sesuai kebutuhan daerah terdampak tanpa prosedur izin tambahan. Relawan juga dapat melapor ke Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di lantai 3 Kantor Gubernur Aceh, yang memegang data wilayah yang sudah maupun belum menerima bantuan.
Murthalamuddin menjelaskan bahwa penyaluran bantuan masih terkendala akses darat yang terputus di banyak lokasi. Sejumlah jalan tertimbun lumpur setinggi lebih dari satu meter, jembatan rusak, dan longsor menutup sejumlah ruas.
“Kondisi tanah yang tampak keras di permukaan namun lembek di bawah menyebabkan kendaraan mudah terjeblos. Beberapa bantuan bahkan harus disalurkan melalui rantai manusia, dan sejumlah relawan berjalan kaki menuju desa yang masih terisolasi,” jelasnya.
Selain hambatan akses, pemulihan komunikasi di daerah terdampak juga belum optimal. Kemkomdigi RI menargetkan pemulihan jaringan mencapai sekitar 70 persen dalam pekan ini. Namun proses tersebut bergantung pada ketersediaan listrik. Perangkat Starlink yang ditempatkan di lapangan memerlukan suplai daya, sementara beberapa BTS rusak akibat terendam banjir.
“Jika baterai habis dan listrik tidak tersedia, perangkat otomatis mati. Begitu juga dengan genset yang tidak dapat beroperasi tanpa BBM. Ini menjadi tantangan tambahan dalam memulihkan komunikasi,” ujarnya. (***)
BIMnews.id – LINA
