_Penulis: Junaidi Yusuf_
BIMnews.id | Banda Aceh
Saat ini, pertumbuhan perekonomian masyarakat Aceh terus menurun dan stagnan pada variabel rendah, pada posisi ini sangat memperanguhi Kolektifitas perdagangan pada neraca keuangan dan dikhawatirkan macet nya semua sektor riil di Aceh, tutur Junaidi Yusuf disalah satu tempat mangkalnya, (Senin, 24/03/2025).
”Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor ketidak stabilian keseimbangan politik nasional dan global”.
“Saat ini indek ratio serta nominasi uang dalam cash flow sangat lemah”. Ungkap Junaidi.
Kegiatan pada demand supply masyarakat terjadi penurunan, (Permintaan dan penawaran tidak seimbang).
”Putaran ekonomi hanya dirasakan oleh beberapa masyarakat diantaranya para Abdi negara”.
Mereka tersebut meliputi ASN yaitu ”Guru, pegawai negeri, perkantoran, TNI-POLRI, Pegawai Perbankan, sebahagian pelaku usaha dan pengambilan kebijakan”. Itupun putaran cash flow hanya pada komsumsi dan pembiayaan.
Adapun hasil analisa dan pertumbuhan pada sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh diantaranya Pertanian, kehutanan, perikanan Perdagangan besar dan eceran atau ritel.
Pada bagian pertumbuhan Konstruksi meliputi developer perumahan, Administrasi pemerintahan, jasa keuangan dan asuransi, transportasi dan pergudangan
Jasa perusahaan hanya dikuasai pada pemilik modal menengah keatas yang terakses pada keuangan perbankan.
Sisi Ketenaga kerjaan pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh sebesar 5,75%. Pada Februari 2024, TPT di Aceh sebesar 5,56%.
Proyeksi ekonomi Aceh 2025 oleh BI (Bank Indonesia) memprediksi pertumbuhan ekonomi Aceh akan tetap positif pada tahun 2025. Bank Indonesia (BI) berharap dapat memperbanyak event-event di Aceh yang dapat mendorong sektor pariwisata.
Analisis tersebut di atas pastinya harus didukung oleh kemampuan stabilitas pemerintahan itu sendiri, terlebih bagaimana visi dan misi pemerintahan Aceh mampu diprioritaskan dalam bentuk langkah dan program nyata dilapangan.
Kita tidak boleh pesimis, tetapi langkah yg tepat, cepat, dengan analisis pengurangan resiko. Diharapkan pemerintah Aceh mampu menjadikan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dapat dirasakan dengan cepat, tutur Junaidi yang juga merupakan konsultan program dan lulusan Manajemen keuangan Perbankan.
Pada kesempatan tersebut Junaidi yang pernah menjadi konsultan pemberdayaan program di dua kabupaten ”Bener Meriah dan Aceh Tengah,” mengusulkan kepada pemangku jabatan pemerintahan di Aceh agar mampu menciptakan lembaga keuangan mikro bersifat syariah pada desa-desa dikabupaten dan kota.
Pemerintah telah banyak mengucurkan berbagai bantuan keuangan yang bersifat kemandirian diseluruh kabupaten/kota. Tinggal bagaimana sistem pengelolaannya secara baik dan tidak bertumpu pada pada regulasi dan sentralistik yang kaku.
Musyawarah dalam penguatan usulan harus benar-benar dilakukan pada tingkat yang paling bawah/ button-up, dari tingkat kelompok terkecil, lalu kita clusterkan pada tingkat dusun hingga dibawa kepemerintahan desa yang nantinya akan dijadikan skala prioritas.
Adapun alokasi Dana Desa adalah satu program yang telah digulirkan oleh kementerian selain dana cost sharring kabupaten/kota itu sendiri.
Siklus dan penggunaan dana desa juga dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tersebut, diantaranya dengan membentuk lembaga keuangan mikro milik desa yang bersifat syariah.
Sehingga ketergantungan masyarakat unit ekonomi produktif dan pelaku ekonomi lemah atau UMKM dapat di atasi dengan kemampuan lembaga keuangan mikro syari’ah tersebut yang berada didesanya masing-masing nantinya.
Saat ini mata rantai permodalan sangat tergantung dengan sistem keuangan perbankan. Masyarakat awam didesa-desa tidak semuanya bisa terakses ke sistim tersebut dengan berbagai sebab dan lain sebagainya.
”InsyaAllah dengan kemampuan sumber daya manusia yang berada di Aceh kita bersama akan mampu secara bersama membuat terobosan-terobosan tersebut hingga nantinya bisa menjadi contoh nasiona. (***)
BIMnews.id – LINA
